dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pelayanan dasar,Penegakan Hukum,Nilai Budaya dan Keagamaan secara Inklusif. dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah

2013. Ir. Tinangon2, Lidya M. Bandung: Fokusmedia. . A. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Telepon: (031) 3930729-30. com. si Pembina Utama Muda Nip : 19661011 199503 1 001. Lombok Timur. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - DPKAD Kabupaten Majalengka, Majalengka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 90 % Program Anggaran Program Pelayanan Kesekretariatan 2,993,523,096 Jumlah 2,993,523,096 Sidoarjo, 29 Juni 2020 Pihak Kedua, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pihak Pertama,. 2. Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta. Rencana Umum Pengadaan. 1. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. BPKA Kota Padang merupakan Badan/SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai tiga hal pokok yaitu : (1) bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam. 2. Realisasi Belanja Daerah. Laporan Kinerja PDAB Tirtatama DIY Tahun 2022. Menyusun program kerja/kegiatan sub bagian Dokumen keuangan dan aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. . Indikator Kinerja Utama BPKAD 2020. pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KABUPATEN KARAWANG. email : frankzwinglithe @gmail. Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Lihat Rincian: Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016: Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja. 5 Denpasar; HUBUNGI KAMI. 1. Jl. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu menetapkan. Dalam bahasa Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi antara lain; Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Soc, Sc, Ak (2) Nadhirah Nagu SE, M. OPEN. Home / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. E. Laporan. Aceh Tengah. Beranda. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah. Perangkat Daerah - Badan Daerah. 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Download Info Pajak dan Dashboard; Email Bakeuda; Provinsi Kalimantan Selatan; Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel; Sistem Info. Ketepatan Waktu Penyampaian. 22 Juni 2023 . Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Semarang yang dioalah tahun 2016 Tabel 4. Pengajuan permohonan pelayanan PBB-P2 dilakukan dengan datang langsung ke Loket Pelayanan PBB-P2 di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) / Mall Pelayanan Publik Lantai 1 Komplek Balaikota Timoho, Jalan Kenari No. 1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah . ABSTRAK Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sejak 2005 untuk mempermudah pengelolaan keuangan di tingkat daerah. 2 Total Rincian Pendapatan Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Tahun 2013 – 2015 Pemanfaatan Aset Total Realisasi (Rp) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Sewa 1,735,354,200 2,010,610,726 3,674,892,8153. penyiapan data dan perencanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 2. Pertanggung jawaban keuangan negara dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan. Informasi Ringkasan DPA SKPD PEMDA DIY TA 2023. 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah . Berdasarkan Per aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. Incentives in the Office of Management and Finance of Regional Assets Bandung is high. Dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. NOMOR TELEPON : 0293788103. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKA DIY membawahi satuan/unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangannya yang tercantum pada. No. id Telp : 0561732509 Fax : 05617416413. Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah KabupatenGorontalo Utara. 3) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaskanaan tuas di bidang pengelolaan keuangan dan asset. (031) 5312144 Psw. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. 2022The results showed that the competence of employees at the Office Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) is good although there is still a need to be a concern among other problems skilled employees have in managing the job well. Klarifikasi Pelaksanaan APBD Kab. 8. Pahlawan No. Hafsi, N. Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TORAJA UTARA Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra E-mail: [email protected]) Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut : a. 4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan. 03 SEPUTAR PADANG. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Semarang have implemented the Goverment Regulation No 71 of 2010 about Government Accounting Standart and the. 1. Adapun data yang diperoleh pe - nulis dalam metode dokumentasi yaitu : a) Permendagri 17 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data DDA Kota Bogor - Badan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. ,. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima telah berupaya melaksanakan tahapan pengelolaan aset tanah Pemda, yakni tahap inventarisasi,. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Visi : "Terciptanya Tatakelola Keuangan dan Aset Daerah menuju Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance)" Misi : 1. Rasyid Probo. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember. 2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. 22 Juni 2023 . 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. MC Kalsel/Jml Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel memastikan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Kalsel semakin membaik. Skripsi Program Studi Strata 1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian ini dilakukan untuk. 07 TRANSPORTASI. 12. , M. Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati tanggal 24 Desember 2008, sebagaimana telah diubah dengan. Penelitian ini berjudul Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang) dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten. 4, No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. ABSTRAK Vicky Agustiawan Lasoma, 2013. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. DR. Telp. Objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Skripsi. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 139 TAHUN 2013 TENTANG SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI. DPPKAD merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi. Kantor BPPKAD Kabupaten Gresik. Hal ini berarti seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif yaitu dengan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh Motivasi, Lingkungan kerja, dan keterampilan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Dari Hasil Analisis Data menunjukkan bahwa Motivasi. e. E. Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Journal of. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13. Kunjungi BKAD untuk mengetahui lebih. Dalam hal ini sangatlah penting bagi BPPKAD Kota Surakarta untuk melakukan analisis kinerja belanja. Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JEMBER MELAKSANAKAN RAPAT REKONSILIASI DAN TUTUP KAS APBD TAHUN ANGGARAN 2022:. La’saeli (2011:5) melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan aset daerah Dinas PPKAD Kota Baubau. Bakri No. com. pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Open. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. id Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset DaerahLaporan Keuangan. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. APBD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) ⁃ Berisi 1 data. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI Alamat : Jalan Teuku Umar No. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata. Seiring berjalannya waktu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) pada tahun 2009 berganti nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Meningkatkan pengelolaan Aset Daerah dengan sasaran meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola aset dengan benar. Lihat Selengkapnya . SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Pengelolaan Aset Daerah / V@lid Aset; Kontak Kami. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan. Tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh pegawai, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal. 500Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. 7. dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)’. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan. SekadauYosefrinaldi. Layanan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah - Layanan Penganggaran. Website Resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 32. pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. 2. Barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan sesuai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Kepala Bidang. Penulis menyadariBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, BojonegoroBADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. Standar Biaya Belanja TA 2017 . (PERGUB. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 10. Untuk mencairkan dana SP2D maka dinas yang membutuhkan harus memenuhi . Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang, Chairul Latanro mengaku dana gaji PNS bulan September yang akan dibayarkan sudah siap dicairkan sudah sesuai kebijakan dari bupati. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku PPKD, BUD, PA, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi agar supaya laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan di DPPKAD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendahuluan. Vol. Layanan Keuangan Daerah. Pelaksana. K. Politeknik Harapan Bersama. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018. Pasal 3 Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan analisis atas hasil kerja dari belanja daerah Pemerintahan Kabupaten (PemKab) Kepulauan Sangihe dalam LRA. Rakor BPKAD. Klarifikasi Pelaksanaan APBD Kab.